Seminar SHARIA ECONOMIC FORUM

Seminar "An Introduction To Sharia Economic 2012" yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma memberikan beberapa manfaat dan pengetahuan tentang Ekonomi Syariah diantaranya:

- Mengenal Konsep Ekonomi Syariah

- Masalah Perekonomian Dunia dan Solusinya

- Apa itu Ekonomi Konvensional

- Tahapan Perkembangan Ekonomi Syariah

- Membangun Kekuatan Perekonomian Berdasarkan Ekonomi Syariah

 

Seminar "Islamic Banking Operating System" yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma memberikan beberapa manfaat dan pengetahuan tentang Ekonomi Syariah diantaranya:

- Prinsip Dasar Ekonomi Islam

- Sejarah Perbankan Syariah

- Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

- Identifikasi Transaksi Terlarang

- Akad-akad Pada Bank Syariah

 

Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Beberapa masalah yang terpenting dalam perekonomian suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi dan ketidakseimbangan neraca perdagangan serta neraca pembayaran.

1.      Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Artinya, selama perekonomian suatu Negara masih ada, masalah ini akan terus ada.
Dari satu period eke periode lainnya kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh pertambahan faktor produksi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, investasi juga memegang peranan yang sangat penting. Dengan meningkatnya investasi, jumlah modal juga meningkat sehigga jumlah faktor produksi juga meningkat.
Perkembangan teknologi juga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Teknologi produksi yang makin maju menyebabkan jumlah produksi bertambah dengan sangat banyak. Selain itu, tenaga kerja juga bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pengalaman kerja, dan pendidikan.
Salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Bila pendapat nasional terus-menerus meningkat dengan tajam bisa diharapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Selain itu, pertumbuhan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah pertumbuhan penduduk meningkat dengan tajam, sedangkan pendapatan nasional tidak meningkat atau malah menurun, pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud. Oleh karena itu, setiap Negara berusaha agar pertumbuhan penduduk tidak terlalu tinggi sementara pendapatan nasional terus ditingkatkan.

2.      Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak Negara-negara bekembang tidak terkecual di Indonesia.
1.   Jenis-Jenis Kemiskinan dan Definisinya
Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.
1.)    Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kemiskinan di dalam distribusi pendapatan.
2.)    Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, yang menandakan kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi.
2.   Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.
Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :
1.)    Tingkat dan laju pertumbuhan output
2.)    Tingkat upah neto
3.)    Distribusi pendapatan
4.)    Kesempatan kerja
5.)    Tingkat inflasi
6.)    Pajak dan subsidi
7.)    Investasi
8.)    Alokasi serta kualitas SDA
9.)    Ketersediaan fasilitas umum
10.) Penggunaan teknologi
11.) Tingkat dan jenis pendidikan
12.) Kondisi fisik dan alam

3.      Ketidakstabilan Perkembangan Ekonomi

Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik-turun. Adakalanya perekonomian berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga. Periode lainnya perekonomian mengalami perlambatan dan mengalami kemerosotan serta berada ditingkat paling rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh kondisi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perekonomian tersebut. Setiap perusahaan mengalami naik-turun kegiatan dalam jangka panjang yang disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan (business cycle).
Pengangguran dan inflasi bisa saja suatu saat terjadi dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dalam jangka panjang ketidakstabilan ekonomi ini menimbulkan perkembangan buruk bagi perekonomian. Untuk  menghindari hal ini perlulah kiranya perekonomian tidak sepenuhnya diatur oelh mekanisme pasar dan perlu usaha untuk selalu menstabilkan siklus kegiatan perusahaan.

4.      Masalah Pengangguran

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Dalam suatu perekonomian, pada umumnya pengeluaran agregat yang terjadi lebih rendah daripada pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran. Selain itu, pengangguran bisa juga disebabkan oleh karena pekerja mencari pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran berdampak buruk terhadap perekonomian dan individu yang mengalaminya. Dari segi individu pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, pengangguran menyebabkan rendahnya output yang bisa dihasilkan oleh suatu perekonomian. Hal ini akan mengakibatkan sulit berkembangnya perekonomian Negara.

5.      Masalah Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Setiap Negara mengalami inflasi, namun dalam tingkat yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut.

   1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.
   2. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.
   3. Kenaikan harga barang impor.
   4. Penambahan penawaran uang.
   5. Kekacauan politik dan ekomi.

Secara keseluruhan, inflasi juga mempengaruhi perekonomian. Inflasi yang tidak dapat diatasi bisa mengurangi investasi, ekspor, dan menaikkan impor sehingga mengganggu jalannya perekonomian.

6.      Ketidakstabilan Neraca Perdagangan dan Pembayaran

Seperti banyak diyakini oleh ahli ekonomi bahwa kegiatan perdagangan luar negeri memiliki beberapa keuntungan bagi Negara yang melakukannya. Namun demikian harus tetap diwaspadai efek negative dari hubungan perdangan ini, yaitu defisit neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan transaksi yang menunjukkan aliran pembayaran dari Negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke Negara-negara lain dalam satu tahun tertentu.
Beberapa masalah yang terpenting dalam perekonomian suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi dan ketidakseimbangan neraca perdagangan serta neraca pembayaran.

7.      Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Artinya, selama perekonomian suatu Negara masih ada, masalah ini akan terus ada.
Dari satu period eke periode lainnya kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh pertambahan faktor produksi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, investasi juga memegang peranan yang sangat penting. Dengan meningkatnya investasi, jumlah modal juga meningkat sehigga jumlah faktor produksi juga meningkat.
Perkembangan teknologi juga mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Teknologi produksi yang makin maju menyebabkan jumlah produksi bertambah dengan sangat banyak. Selain itu, tenaga kerja juga bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pengalaman kerja, dan pendidikan.
Salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Bila pendapat nasional terus-menerus meningkat dengan tajam bisa diharapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Selain itu, pertumbuhan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah pertumbuhan penduduk meningkat dengan tajam, sedangkan pendapatan nasional tidak meningkat atau malah menurun, pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud. Oleh karena itu, setiap Negara berusaha agar pertumbuhan penduduk tidak terlalu tinggi sementara pendapatan nasional terus ditingkatkan.

    * Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak Negara-negara bekembang tidak terkecual di Indonesia.
1.   Jenis-Jenis Kemiskinan dan Definisinya
Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.
1.)    Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kemiskinan di dalam distribusi pendapatan.
2.)    Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, yang menandakan kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi.
2.   Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.
Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :
1.)    Tingkat dan laju pertumbuhan output
2.)    Tingkat upah neto
3.)    Distribusi pendapatan
4.)    Kesempatan kerja
5.)    Tingkat inflasi
6.)    Pajak dan subsidi
7.)    Investasi
8.)    Alokasi serta kualitas SDA
9.)    Ketersediaan fasilitas umum
10.) Penggunaan teknologi
11.) Tingkat dan jenis pendidikan
12.) Kondisi fisik dan alam

    * Ketidakstabilan Perkembangan Ekonomi

Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik-turun. Adakalanya perekonomian berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga. Periode lainnya perekonomian mengalami perlambatan dan mengalami kemerosotan serta berada ditingkat paling rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh kondisi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perekonomian tersebut. Setiap perusahaan mengalami naik-turun kegiatan dalam jangka panjang yang disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan (business cycle).
Pengangguran dan inflasi bisa saja suatu saat terjadi dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dalam jangka panjang ketidakstabilan ekonomi ini menimbulkan perkembangan buruk bagi perekonomian. Untuk  menghindari hal ini perlulah kiranya perekonomian tidak sepenuhnya diatur oelh mekanisme pasar dan perlu usaha untuk selalu menstabilkan siklus kegiatan perusahaan.

    * Masalah Pengangguran

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Dalam suatu perekonomian, pada umumnya pengeluaran agregat yang terjadi lebih rendah daripada pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran. Selain itu, pengangguran bisa juga disebabkan oleh karena pekerja mencari pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran berdampak buruk terhadap perekonomian dan individu yang mengalaminya. Dari segi individu pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, pengangguran menyebabkan rendahnya output yang bisa dihasilkan oleh suatu perekonomian. Hal ini akan mengakibatkan sulit berkembangnya perekonomian Negara.

    * Masalah Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Setiap Negara mengalami inflasi, namun dalam tingkat yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut.

   1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.
   2. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.
   3. Kenaikan harga barang impor.
   4. Penambahan penawaran uang.
   5. Kekacauan politik dan ekomi.

Secara keseluruhan, inflasi juga mempengaruhi perekonomian. Inflasi yang tidak dapat diatasi bisa mengurangi investasi, ekspor, dan menaikkan impor sehingga mengganggu jalannya perekonomian.

    * Ketidakstabilan Neraca Perdagangan dan Pembayaran

Seperti banyak diyakini oleh ahli ekonomi bahwa kegiatan perdagangan luar negeri memiliki beberapa keuntungan bagi Negara yang melakukannya. Namun demikian harus tetap diwaspadai efek negative dari hubungan perdangan ini, yaitu defisit neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan transaksi yang menunjukkan aliran pembayaran dari Negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke Negara-negara lain dalam satu tahun tertentu.


Hj.Sukwiaty. 2009. Ekonomi Kelas X. Jakarta : Yudhistira
http://hikmayogandita.wordpress.com/2013/03/30/masalah-pokok-perekonomian-indonesia/
http://theraarea.blogspot.com/2013/07/masalah-pokok-perekonomian-indonesia.html

JENIS-JENIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN AKIBATNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONASIA

Didalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi prioritas sebagai dinamisator dan stabilisator, maka pemerintah perlu merencanakan dan melakukan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan, mengarahkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Tindakan tersebutlah yang kemudian dikenal dengan Kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi. Meskipun demikian kebijakan di bidang lain tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi itu sendiri.
Berikut beberapa kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah sejak Orde Baru:

a. Kebijakan selama periode 1966-1969

Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama.

b. Kebijakan Periode Pelita I

Kebijaksanaan pada  periode ini dimulai dengan    :
1.   Peraturan Pemerintah No.16 Tahun1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.
2.   Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar, dengan sasaran pokoknya yaitu;
- Kestabilan haga bahan pokok
- Peningkatan nilai ekspor
- Kelancaran impor
- Penyebaran barang di dalam negeri

c. Kebijakan Periode Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979)
Periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai :
Perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, disamping itu juga untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK)

- Kebijaksanaan Fiskal, dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia, serta untuk menggalakkan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri. Hasil dari kebijaksanaan ini diantaranya:
    1.  Naiknya cadangan devisa dari $1,8 milyar menjadi $2,58 milyar
    2.  Naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar

- Kebijaksanaan 15 November 1978 (KNOP 15), yakni kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional, serta menaikkan daya saing komoditi ekspor, yang pada masa ini menjadi lemah karena :
    1.  Adanya inflasi yang besarnya rata-rata 34%, akibatnya komoditi ekspor Indonesia kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain
    2.  Adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979

d. Kebijakan Periode Pelita III

Periode ini diwarnai dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena diterapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh negara-negara pasaran komoditi ekspor Indonesia. Berikut kebijaksanaan pemerintah dalam periode ini:

- Paket Januari 1982, yang berisi mengenai tata-cara pelaksanaan ekspor-impor, dan lalu lintas devisa. dalam kebijakan ini diterapkan kemudahan dalam hal pajak yang dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan dalam hal kredit untuk komoditi ekspor. Kebijakan ini kurang membawa hasil, karena terjadinya resesi duni yang belum berakhir

- Paket Kebijaksanaan imbal beli (counter purchase), yang dikeluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket januari. Dalam kebijaksanaan ini tersirat keharusan eksportir maupun importir luar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama. Kebijakan ini kurang berhasil, karena resesi dunia. Hal ini menyebabkan naiknya tingkat inflasi, sehingga tabungan masyarakat menurun, dana untuk investasi menjadi berkurang. Akibat lebih jauh adalah turunnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi menurun

- Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$, dengan harapan :
    1.  Gairah ekspor dapat meningkat sehingga penerimaan negara menjadi lebih banyak
    2.  Komoditi impor menjadi lebih mahal, karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya sehingga industri dalam negeri dapat berkembang untuk  meningkatkan produktivitas

e. Kebijakan Periode Pelita IV

Berikut kebijaksanaan pemerintah dalam periode ini:
- Kebijakan inpres No. 5 tahun 1985, dengan cara meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya yang tinggi.
- Kebijakan 6 Mei 1986 (PAKEM), yang dikeluarkan untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal
- Paket Devaluasi 1986, dikeluarkan karena jatuhnya harga minyak di pasar dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah menurun
- Paket kebijakan 25 Oktober 1986, yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan , moneter, dan penanaman modal, dengan cara melakukan:
    1. Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku
    2. Proteksi produksi yang lebih efisien
    3. Kebijakan penanaman modal
- Paket Kebijaakan  15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) dalam rangka meningkatkan ekspor non migas. Langkah yang ditempuh:
    1. Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor
    2. Pembebasan dan keringanan dalam bea masuk
    3. Penyempurnaan klasifikasi barangnya
- Paket Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES), restrukturisasi bidang ekonomi untuk memperlancar perijinan(deregulasi)
- Paket 27 Oktober 1988, yakni kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan
- Paket kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut
- Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijakan di bidang keuangan dengan memberi keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktifitas yang lebih produktif. Dan berisi mengenai deregulasi dalam hal pendirian perusahaan asuransi

f. Periode Pelita V

Selama Pelita V diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua.

Kebijaksanaan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam Kebijaksanaan Moneter dan Kebijaksanaan Fiskal
Kebijaksanaan Moneter

Kebijakan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. singkatnya kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan moneter (keuangan) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan moneter dilakukan melalui Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah Indonesia juga dipengaruhi oleh negara lain khususnya Amerika karena tingkat bunga yang diberlakukan Bank Indonesia pada umumnya selalu mengacu pada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Amerika.  Dalam sistem nilai tukar bebas dan perfect capital mobility, kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam upaya mencapai keseimbangan dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter lebih berperan dalam menstimulasi pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter yang efektif menjanjikan tercapainya inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar,dan suku bunga.
Dilihat dari upaya yang ditempuh, kebijaksanaan moneter ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis kebijaksanaan moneter yaitu:

    1. Kebijaksanaan moneter kuantitatif
    Kebijakan ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya. Kebijakan ini umumnya dijalankan 3 cara, yaitu:
- Melakukan operasi pasar terbuka, yakni dengan menjaul-belikan surat-surat berharga (SBI) yang dimiliki Bank indonesia, dengan harapan uang yang beredar akan menjadi lebih banyak atau menjadi lebih sedikit sesuai yang diperlukan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.
- Dengan merubah tingkat suku bunga diskonto. cara ini merupakan alternatif/pendukung dari cara operasi pasar terbuka. Tingkat bunga diskonto adalah tingkat suku bunga yang berlaku dalam transaksi moneter antara Bank Indonesia dengan Bank Umun. Dengan suku bunga diskonto yang tinggi maka bank umum tidak akan meminjam uang dari bank Indonesia dengan jumlah yang banyak. Sehingga uang di Bank Umum menjadi sedikit akibatnya uang yang disalurkan ke masyarakat juga sedikit. Dengan demikian uang yang beredar menjadi sedikit. Akibat suku bunga diskonto yang tinggi membuat bank umum lebih suka menyimpan uangnyadi bank Indonesia dari pada mengeluarkannya untuk masyarakat
- Merubah prosentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh bank umum

    2. Kebijaksanaan moneter kualitatif
    Kebijaksanaan ini bertujuan untuk lebih mengawasi kegiatan perbankan dan lembaga keuangan  lainnya agar tidak sampai merugikan masyarakat, bank umun itu sendiri sampai dengan perekonomian secara umum

Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan Fiskal adalah suatu tindakan pemerintah di dalam mengatur masalah perpajakan.
Jika dilihat dari segi cara pembayarannya, sistem pembayaran pajak dibagi menjadi 2, yaitu :
    - Pajak Langsung : pajak yang pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
    - Pajak Tidak Langsung : pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Jika dilihat dari besar-kecilnya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, pajak terbagi menjadi 3, yaitu:
    - Pajak Regresif : pajak yang besar-kecilnya nilai harus dibayarkan. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak, semakin kecil pajak yang harus dibayarkan.
    - Pajak Sebanding : pajak yang besar-kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.
    - Pajak Progresif : pajak yang besar-kecilnya akan ditetapkan searah dengan pendapatan pajak. Semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan dan begitu pula sebaliknya.

Kebijakan Moneter dan Fiskal Disektor Luar Negeri

Kebijakan moneter dan fiskal disektor luar negeri yaitu kebijaksanaan yang menekan pengeluaran. Kebijakan moneter dan fiskal disektor luar negeri dilaksanakan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi atau pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Misalnya menaikkan pajak pendapatan dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Selain itu,langkah lain yang diambil pemerintah adalahkebijakan memindah pengeluaran.Kebijakan ini dilakukan dengan cara memindah atau menggeser bidang yang terlalu berisiko memperburuk perekonomian Indonesia. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa cara diantaranya:
1.      Mengenakan tarif atau quota dan mengawasi pemakaian valuta asing
2.      Mengurangi ajak komoditi ekspor
3.      Menyederhanakan proseur ekspor
4.      Menstabilkan harga dan upah didalam negeri
5.      Melakukan devaluasi